SEJARAH MODERN IRAK
by: harja saputra (2004)
A. Letak Geografis
Irak
terletak di Asia bagian barat daya. Sebelah utara berbatasan dengan
Turki, sebelah timur berbatasan dengan Iran, sebelah barat berbatasan
dengan Syria dan Jordan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Saudi
Arabia dan Kuwait. Total wilayah Irak adalah 167,975 mil (435,052
kilometer), tidak termasuk zone yang netral yang telah diatur
bersama-sama dengan Saudi Arabia sejak 1922. Irak memperoleh kemerdekaan
dari Inggris pada tahun 1932.
Iraq
adalah salah satu negara dunia yang menjadi produsen minyak. Pendapatan
minyak dekade terbaru telah digunakan untuk program pengembangan negara
dan untuk membangun angkatan bersenjata yang paling kuat di dunia Arab.
Kekuatannya itu dipertunjukkan sewaktu perang antara Iran-Iraq
(1980–1988) dan invasi Kuwait (1990).[1]
B. Komposisi Kesukuan dan Kebudayaan Irak
Orang-orang
Irak Semit masa lampau, Babylonians dan Assyrians, dan yang non-Semitic
Sumerians dulu berasimilasi oleh gelombang imigran yang masuk ke Irak.
Penaklukan Arab pada abad ke-7 telah menjadikan adanya Arabisasi di
pusat dan selatan Irak. Populasi Irak adalah campuran suku Kurdi dan
Arab. Lebih dari 3/4 orang-orang Irak adalah suku Arab, sekitar 1/5
adalah suku Kurdi, dan lainnya terdiri dari kelompok minoritas suku lain.Suku
Kurdi tergolong sebagai kelompok ethnolinguistic paling besar keempat
di timur tengah, walaupun perkiraan populasi bertukar-tukar. Ada suku
Kurdi minoritas penting di Irak, Kalkun, Syria, dan Iran. Di Irak
sendiri, suku Kurdi memiliki kelompok budaya yang berbeda dan terpisah.
Mereka kebanyakan orang Islam dengan menganut mazhab Sunni dan
menggunakan bahasa Farsi. Mereka mempunyai struktur kebudayaan yang kuat
dan khas, khususnya dalam bidang musik dan tarian. Kebudayaan
Irak adalah campuran dari kebudayaan Arab dan kebudaayan Islam secara
umum. Terdapat banyak tradisi dan kebiasaan yang sama dengan dunia Arab
secara keseluruhan.
Di
Iraq, terdapat juga keaneka ragaman budaya. Ada suku pengembara di
bagian barat dan selatan Irak yang memiliki daerah kering; penduduk
petani di Iraq pusat; penduduk sungai di Irak selatan; penduduk industri
di Irak timur laut; penduduk pegunungan di Kurdistan. Semua itu
menghasilkan suatu mosaik kultur regional yang melahirkan perbedaan
budaya rakyat, baik dari aspek makanan, pakaian, dan arsitektur
domestik.Pertumbuhan
Irak yang cepat telah mempercepat proses perubahan sosial di Irak.
Hubungan sosial yang tradisional hanya terlihat di daerah pedesaan.
Alkohol dan gaya hidup Barat (Western Style) banyak dijumpai di
kota-kota besar Irak, suatu keadaan yang banyak disayangkan oleh orang
Islam fundamentalists. Peran wanita juga mengalami pergeseran, yang
awalnya hanya pasif di rumah-rumah namun kemudian mereka aktif di
berbagai sector kehidupan masyarakat.
Ada
sejumlah museum dan Perpustakaan Nasional di Baghdad. Kota besar itu
juga mempunyai beberapa bangunan bagus dari jaman yang sangat makmur,
yaitu peninggalan Bani Abbasiyah pada abad ke-8. Sejumlah situs
arkeologi terkenal banyak dijumpai di Iraq yang berisi artefak-artefak
kuno, seperti di Mosul
Museum dan Iraq Musium di Baghdad. Jutaan wisatawan mengunjungi Iraq
setiap tahunnya, juga banyak di antara para penganut Syi’ah mengunjungi
tempat suci Karbala’ dan Najaf yang juga terletak di Irak, sebagai
bagian dari sejarah Syi’ah.[2]
C. Pemerintahan dan Sistem Politik Irak
Iraq mengalami beberapa ketidakstabilan politis terutama pada saat bentuk pemerintahannya masih dalam bentuk kerajaan (monarchy) pada tahun 1958. Suku Kurdi, sebagai bagian dari rakyat Irak minoritas, sering mendapat perlakuan diskriminasi. Pada
tahun 1970, Irak resmi menjadi sebuah negara republik, dengan kekuasaan
perundang-undangan yang secara teoritis memberi hak pada suatu badan
pembuat undang-undang (legislatif), eksekutif yang menggerakkan negara
dengan adanya presiden, dan para menteri, dan kekuasaan kehakiman di
dalam suatu pengadilan mandiri.
Oleh
karena Irak mengalami revolusi politik, bagaimanapun, sistem politik
beroperasi dengan mengacu kepada pemerintahan konstitutional. Lalu
didirikanlah suatu badan yang dinamakan Revolutionary Command Council (RCC), yang semua anggotanya diduduki oleh anggota Partai Ba’th,
sebuah partai besar Irak. Kebanyakan anggota RCC adalah militer. RCC
memilih ketuanya, yang juga presiden dan pemimpin angkatan bersenjata.
Presiden dan Dewan Menteri mempertanggungjawabkan kepada RCC.Setelah Partai Ba’th mendapatkan kekuasaan penuh pada Juli 1968, peta politik Iraq pada hakekatnya berstatus one-party,
yang secara nominal semua pengaturan institusi dipengaruhi oleh Partai
Ba’th, ideologi Arab sosialisme dan Nasionalisme serta dengan
berdasarkan pada doktrin Islam doktrin.
Pada tahun 1973, Iraqi Comunist Party (ICP) setuju untuk bergabung dengan Partai Ba’th, dan pada tahun 1974 kelompok partai politik Kurdi, di antaranya partai Kurdish Democratic Party (KDP)
bergabung juga dengan Partai Ba’th. Namun pada tahun 1979, terjadi
perselisihan paham serius mengenai kepemimpinan Partai Ba’th, ICP
memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan Ba’th dan menjadi pihak
oposisi.Tidak ada pemilihan (election) yang
diselenggarakan di Irak dari tahun 1958 sampai 1980. Baru pada tahun
1989, dibentuk suatu panitia yang membahas bentuk draft konstitusi baru,
yang lebih demokratis dan juga mengijinkan pembentukan partai politik
baru.
Iraq dibagi menjadi 18 propinsi (muhafazat), 3 di antaranya adalah daerah otonomi Kurdish. Masing-masing propinsi dipimpin oleh seorang gubernur (muhafiz), yang ditugaskan oleh menteri untuk mengembangkan pembangunan di daerah tersebut.
Propinsi dibagi lagi menjadi 91 distrik (qadawat), yang dipimpin oleh pemimpin distrik (kabupaten). Distrik pun dibagi lagi menjadi daerah-daerah kecil (nahiyat/kecamatan) yang dipimpin oleh pemimpin daerah. Terdapat 141 nahiyat (kecamatan) di Iraq. Sempat
terjadi konflik antar para pemimpin politis Irak terutama pasca awal
kemerdekaan Irak. Raja Faysal menjalin kerjasama dengan para pemimpin
oposisi setelah kemerdekaan.
Tidak lama sesudah
Irak merdeka, Jenderal Nuri yang tadinya menjabat perdana menteri sejak
1930, berhenti dari jabatannya. Namun, kemudian Raja Faysal mengundang
Rashid Ali al-Gaylani, salah satu dari para pemimpin
oposisi, untuk membentuk suatu pemerintah baru. Pada masa yang singkat
pasca kemerdekaan Irak ini, nampak bahwa semua tokoh dan pemimpin negeri
berusaha untuk melakukan perubahan internal. Namun kemudian,
perselisihan internal segera mencuat. peristiwa peristiwa pertama adalah
pemberontakan Assyrian pada tahun 1933. Assyrians, yakni kelompok
masyarakat minoritas Kristen Irak. Assyrians mulai merasakan tidak kuat
dan menuntut perubahan baru. Lalu di musim panas tahun 1933, ketika Raja
Faysal di Eropa, kelompok oposisi ini, ingin mengumandangkan reformasi
dengan mengajukan tuntutan agar pemimpin Irak berpihak pula kepada
kelompok minoritas.
Terjadi keributan di
Irak, ketika beberapa anggota Assyrians dengan brutal dibunuh. Peristiwa
ini kemudian dibawa untuk mendapat perhatian dari PBB. Ketika ia
kembali ke Baghdad, ia menemukan situasi yang di luar kendalinya, yaitu
ia terserang gangguan hati/jantung, lalu ia kembali ke
Switzerland, di mana ia meninggal pada bulan September 1933. Sebuah
peristiwa Assyrian menyempurnakan kejatuhan Rashid ‘ Ali dan
penggantiannya oleh suatu pemerintahan yang moderat.Faysal
digantikan oleh putranya, King Ghazi (1912–1939), yang masih muda dan
kurang berpengalaman. Hal itu memberikan angin bagi para pemimpin
politis sebagai kesempatan untuk bersaing untuk berkuasa. Kekacauan pun
muncul sehingga banyak kalangan yang meminta King Ghazi untuk
mengundurkan diri.
Setelah Ghazi
berhenti, perdana menteri Irak digantikan oleh Hikmat Sulayman pada
bulan Oktober 1936 dengan didampingi oleh Bakr Sidqi sebagai panglima
militer. Keadaan politik pada masa Hikmat Sulayman terus memanas, hal
itu terbukti dengan terbunuhnya Bakr Sidqi oleh kelompok yang
menginginkan peralihan kekuasaan militer.
Di pihak lain,
meskipun terdapat ketidakstabilan politis, dari segi pembangunan ekonomi
Irak mengalami kemajuan yang cepat. Proyek irigasi Kut al-’Amarah
dirancang dan selesai pada tahun 1934. Saluran dari ladang minyak Kirkuk
ke Mediterania dibuka pada tahun 1935. Stasiun kereta api, yang
menghubungkan antara Teluk Persia, diselesaikan pada tahun 1938. Ada
juga suatu peningkatan nyata dalam bidang konstruksi, perdagangan luar
negeri, dan fasilitas bidang pendidikan.[3]
D. Ekonomi
Minyak
adalah mineral sangat berharga bagi Irak. Negeri ini mempunyai ladang
minyak paling besar kedua dunia setelah Saudi Arabia. Irak menduduki
eksportir minyak paling besar kedua dunia pada tahun 1980, sebelum
peperangan dengan Iran.
Sebagai anggota organisasi minyak OPEC, Irak berkewajiban mematuhi kuota produksi yang telah disepakati. Ladang minyak pertama yang ditemukan di Irak pada tahun 1927 adalah di daerah Kirkuk oleh perusahaan minyak asing Turkish of Petroleum Company (yang berganti nama menjadi Irak of Petroleum Company pada tahun 1929). Penemuan selanjutnya adalah di daerah Mosul dan Basra, dan di beberapa daerah lain pada tahun 1940-1950. Irak of Petroleum Company kemudian dinasionalisasi pada tahun 1972, dan pada tahun 1975 semua perusahaan minyak asing telah dinasionalisasikan. Di
wilayah utara Irak, khususnya Kirkuk, Jambur, dan Bay Hasan merupakan
ladang minyak utama Irak. Di wilayah selatan, yang meliputi Rumaylah
Utara, Zubayr, Rumaylah, dan Nahr ‘Umar, mempunyai cadangan yang paling
besar. Rumaylah merupakan kawasan yang menjadi perselisihan dengan
Kuwait pada tahun 1990.
Di
kota Mosul terdapat juga cadangan minyak meskipun bernilai lebih rendah
dan lebih kecil. Daerah baru yang sedang dalam pengembangan untuk di
bangun ladang minyak adalah wilayah timur dan Irak pusat, termasuk
Baghdad. Irak
tergolong negara kedua yang makmur dan kaya di dunia Arab setelah Saudi
Arabia, dan menempati posisi paling besar ketiga di timur tengah.
Minyak adalah sektor yang paling utama yang menyokong perekonomian Irak.
Minyak menyokong kira-kira 50% produk domestik kotor, pertanian dan
industri masing-masing 10 persen, dan perdagangan 30%. Minyak memang
menjadi devisa utama negara, sehingga memungkinkan pemerintah untuk
menetapkan pengembangan pembangunan, termasuk penganeka-ragaman
industri, peningkatan pertanian, dan ekspor minyak. Pada
waktu yang sama, investasi di dalam infrastruktur begitu tinggi,
khususnya di dalam proyek air, jalan kereta api, dan elektrifikasi
pedesaan. Namun kemudian, sepanjang tahun 1980, peperangan antara
Irak-Iran telah memporakporandakan perekonomian negara. Ekonomi
menghadapi sejumlah permasalahan, mencakup hutang asing yang sangat
besar, kekurangan tenaga kerja, dan sebagainya.Ekonomi
dikuasai oleh pihak-pihak swasta, karena sejak tahun 1987 telah disusun
liberalisasi ekonomi untuk mendorong investasi pribadi, terutama sekali
di dalam perusahaan komersil dan industri kecil.[4]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar